Baru-baru ini masyarakat sedang ramai membahas proyek e-KTP. Hal tersebut rupanya ditambah dengan kondisi blangko e-KTP yang telah habis sehingga masyarakat tidak dapat mencetak kartu canggih ini. Bertahun-tahun rupanya banyak dari mereka yang telah melakukan perekaman data, namun kartu tersebut tidak kunjung didapat. Masyarakatpun menjadi geram dengan lambannya pelayanan ini, melihat dilapangkan segala urusan administrasi membutuhkan KTP ini, mulai dari urusan di bank, urusan pendidikan, dan lain-lain. Kini masyarakat hanya bisa pasrah dengan kondisi tersebut. Bulan demi bulan mengantri di kelurahan tidak kunjung blangko KTP tersebut datang.
Mega proyek rekap kependudukan ini merupakan sebuah terobosan melihat perkembangan teknologi informasi. Simplenya data-data kependudukan yang tadinya manual di digitalisasi sehingga dapat diolah dengan mudah. Kartu canggih ini diharapkan dapat merapikan identitas warga negara Indonesia sehingga tidak ada lagi tumpang tindih identitas dengan basis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Hal ini akan sangat membatu nantinya misalkan dalam urusan pilkada, one man one vote dapat terwujud, bahkan pilkada kedepan dapat dilakukan secara elektronik.
Yang menjadi booming saat ini berawal dari KPK yang mengendus adanya bagi-bagi arisan di proyek e-ktp. Bagi-bagi jatah tersebut melibatkan banyak pihak, baik dari legislatif, eksekutif, maupun rekanan. Legislatif disini dimaksud adalah anggota dewan yang menetapkan anggaran untuk proyek e-KTP ini kala itu. Eksekutif sendiri dari pihak Kemendagri di dirjen dukcapil baik dari panitia lelang, maupun pejabat disana. Adapun di beberapa daerah yaitu gubernur dan bupati ikut terlibat serta penyedia dalam proyek ini yang ikut menyetir jalannya lelang. Sungguh prihatin dengan anggaran proyek e-KTP yang menelan sekitar 6 triliun dan hampir 2,3 triliun hilang dimangsa penguasa.
kondisinya semakin rumit dimana proyek ini di satu sisi mengalami masalah korupsi, di sisi yang lain proyek ini harus terus berjalan karena urgensinya. Menteri yang baru, Cahyo Kumolo juga cukup berhati-hati melanjutkan proyek ini dengan menggandeng KPK, kejaksaan, kepolisian untuk memantau kasus tersebut serta LKPP untuk membantu meneruskan lelang ini. Bahkan dengan sangat berhati-hati sampai pengadaan blangko e-KTP ini molor berbulan-bulan. Jika digambarkan memang tidak mudah melaksanakan sebuah lelang, banyak peraturan yang harus diikuti dan kehati-hatian dari pelaksana lelang tersebut sangat dibutuhkan. Sedikit saja terindikasi korupsi oleh auditor, lelang tersebut dapat menjadi masalah.
Hal sederhana yang dapat dipetik dari kondisi tersebut adalah manfaatkanlah selagi ada peluang untuk mencetak kartu e-KTP. Berita yang beredar bahwa pemenang lelang blangko KTP sudah ditetapkan dan bulan April ini akan disebar blangko tersebut ke tiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sekali lagi manfaatkanlah peluang ini, Karena tentu jumlah blangko tidak banyak sehingga perlu usaha lebih keras agar e-KTP anda dapat tercetak. Semoga sukses dan hindari pungli!
