Asas Gotong Royong dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016

  

Gotong royong dalam kerangka kebhinekaan tentu merupakan sebuah kearifan budaya yang terjaga kemurniannya dalam sanubari insan indonesia. Gotong royong dari masa ke masa tetap saja menjadi jargon terbaik, yang mampu menerjemahkan kebaikan secara tepat. penggunaan istilah gotong royong juga masif dibubuhkan dalam setiap kegiatan pun pada tataran elit penguasa. semua sepakat bahwa gotong royong sebagai sebuah kata yang sakral dan syarat akan nilai historis. 

Dalam sektor pendidikan, istilah gotong royong tentu bukan barang baru. teringat suatu masa ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, guru-guru kita mengajarkan untuk selalu gotong royong baik dalam kebersihan kelas, upacara bendera, dll. 

Baru-baru ini, Menteri Muhajir banyak menuai kritik dengan adanya kebijakan full day sekolah, dan yang terakhir adanya peraturan komite sekolah yang diperbolehkan menggalang dana. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memandang perlu dilakukan revitalisasi tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong royong.

Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.“Komite Sekolah berkedudukan di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2,3) Permendikbud itu.

Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” bunyi Pasal 10 ayat (2).

Seperti yang kita ketahui, Di Indonesia praktek-praktek yang berkaitan dengan penggalangan dana selalu sensitif. Jika melihat peraturan tersebut, Lantas apakah peraturan tersebut sudah sejalan dengan Permendikbud No 44 Tahun 2013 yang menjelaskan perbedaan pungutan dan sumbangan. Seperti kita ketahui ketika pemerintahan terdahulu praktek-praktek pungutan dihilangkan untuk menghindari bias antara pungutan dan sumbangan. 

Permendikbud tersebut menjadi menarik selanjutnya adalah dalam peraturan tersebut belum diatur besarnya sumbangan, lalu sistem pengawasan secara terukur dan praktek teknis lainnya yang seyogyanya perlu untuk dibatasi. 

Urusan Pendidikan adalah urusan wajib pemerintah yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, sehingga alokasi dana tentunya menjadi prioritas. jika memang alasan adanya permendikbud tersebut karena faktor finasial, sungguh malu bangsa ini. Kembali lagi ke istilah gotong royong dalam konteks ini, lantas gotong royong seperti apa yang melandasi adanya praktek galang dana secara legal, terstruktur, dan sistematis?

Read More

Electronic Road Pricing

 

Kebijakan ERP (Electronic Road Pricing) tinggal menunggu waktu Saja, denger-denger sdh mau lelang. Kebijakan ini diyakini dpt menggantikan kebijakan ganjil-genap yang kok rasa-rasanya belum menuai hasil signifikan. 

ERP bukan barang baru di beberapa negara seperti Singapore, Jepang, UK DLL. Pelaksanaannya pun tak semulus yg dibayangkan, alih-alih dikenakan biaya ketika melewati jalan yang dilalui Mobil, kebijakan ini malah kebanyakan gagal pelaksanaannya, mungkin di irlandia dn yg berhasil menerapkan. (Info dr googling)

Dan baru-baru ini, ERP sedang anget-angetnya dibahas untuk memecahkan kemacetan Jakarta. Pergub pun disiapkan untuk memayungi kebijakan tersebut. Yg Jadi perdebatan, "biaya" yang dikeluarkan dalam ERP tsb merupakan Pajak atau Retribusi?

Kyknya kn Pajak itu iuran yg sifatnya wajib, pengelolaan pun tak boleh pakai pihak ke 3. Artinya Hanya pemerintah pusat/daerah lh yg berkewajiban mengelolanya. Sdngkn Retribusi merupakan pungutan, dan sifatnya sukarela. Demikian pengelolaannya kyknya jg serupa. Lalu Masuk mana ya, entah tunggu saja aturan mainnya hhe toh yg perlu dipikirkan biaya yg trkumpul itu nantinya mau buat apa

Read More

UN procurement practitioners handbook

Handbook mengenai pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PBB/United Nation bisa menjadi referensi bagi insan pengadaan, klik : download

Read More

Manajemen Logistik

 Paparan manajemen logistik dapat di download klik: sumber

Read More

Informasi APBN 2017

Informasi APBN Tahun 2017 dapat di unduh dengan klik: download

Read More

Outlook Ekonomi Indonesia 2017

Silahkan dapatkan paparan dengan klik download

Read More

Sri Mulyani: Membangun Fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan

                                 

Paparan menteri keuangan di universitas syiah kuala banda aceh, silahkan download dengan klik:  Download

Read More

Onno W. Purbo : Kotanya Dibuat Smart Tapi Warganya Tidak

Metrotvnews.com, Jakarta: Gagasan smart city alias kota pintar harus berlandaskan pada prinsip kesejahteraan rakyat, perbaikan pelayanan publik, dan kelestarian lingkungan. Pada kelanjutannya, konsep smart city ini mesti dilakukan pengembangan secara berkesinambungan hingga menjadi sebuah jawaban atas segenap persoalan warga dalam jangka panjang.

Read More

Dinamika Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia (Perpres 54 th 2010)

Sejak diundangkannya regulasi tentang otonomi  daerah  yaitu  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, maka  kekuasaan  atau  tanggung  jawab  yang dibebankan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola  tata  pemerintahannnya  secara maksimal,  menjadi  lebih  besar.  Hal  ini ditujukan  supaya  distribusi  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam  nasional  dapat  merata  dan terciptanya keseimbangan pembangunan antara Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.

Read More

Budaya Birokrasi Pasca Reformasi

Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peranan sentral dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Begitupun dengan budaya dalam tubuh birokrasi yang tentunya sudah mendarah daging di setiap masanya. 

Read More

Terus Berbenah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai institusi yang menaungi pengadaan secara nasional telah menunjukkan perannya secara progresif. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penggunaan sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) baik instansi di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya pengadaan secara elektronik ini diharapkan pengadaan barang/jasa nasional bisa berjalan sesuai prinsip-prinsip pengadaan yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 

Read More

Kepemimpinan dalam reformasi birokrasi

Agenda reformasi birokrasi memang sedang menjadi concern dalam 1 dekade terakhir. Kementerian Reformasi Birokrasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara yang mempunyai hajat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi telah berupaya membuat birokrasi luwes dengan jamannya. regulasi terkait dengan reformasi birokrasi juga sudah terbentuk mulai dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM 2004-2009) BAB 14 tentang penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan UU NO. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2005-2025) pada lampiran Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menetapkan bahwa : ”Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk  mewujudkan tata pemerintahan yg baik, di pusat maupun di daerah”

Read More

Produktivitas Kinerja Birokrasi Publik

Mengingat begitu luas dan semakin kompleks masalah yang harus ditangani dengan lembaga pemerintah, tuntutan kuat muncul dalam peningkatkan produktivitas. Langkah atau program peningkatan dan perbaikan produktivitas juga menjadi bukti dan jawaban kepada masyarakat dimana mereka juga menuntut organisasi publik harus memberikan solusi untuk masalah publik secara profesional dan efektif. Alokasi sumber daya dan distribusi yang menjadi langka semakin meningkatkan peran pemerintah untuk mengatur mereka (birokrat), untuk kepentingan umum yang semakin beragam.

Pemerintah dengan segala perangkatnya sebagai pilar penyelenggara negara semakin dihadapkan pada kompleksitas global. Peranan pemerintah juga harus mampu dan cermat dalam mengakomodasi segala bentuk perubahan yang terjadi. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan,serta pelaksana dari segala peraturan yang telah ditetapkan,mulai dari hierarki yang tertinggi hingga pada level terendah. 

Kondisi pasca reformasi tentu telah berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Ditambah dengan semakin kompleksnya permasalahan tentu aparat atau birokrat harus bersifat solutif serta memberikan pelayanan yang semakin baik. Realita yang ada kondisi objektif dari iklim kerja birokrasi selama ini masih dipengaruhi oleh teori atau model birokrasi klasik[1] yang diperkenalkan oleh Taylor, Wilson, Weber, Gullick dan Urwick, yaitu : 1.Struktur, 2.Hierariki, 3.Otoritas, 4.Dikotomi kebijakan administrasi rantai pemerintah, 5.Sentralisasi.

Read More

Desentralisasi dalam Pemerintah Lokal

Berbicara mengenai desentralisasi tentunya tidak lepas dari model pemerintahan yaitu otonomi daerah. Istilah otonomi lebih cenderung pada aspek politik dan istilah desentralisasi cenderung pada aspek administrasi. otonomi atau desentralisasi haruslah kita lihat sebagai konsep atau aktivitas implementasi yang tidak hanya bernuansa technical administration atau practical administration saja, tetapi harus kita pandang juga sebagai proses dalam interaksi politik. 

Read More