Kepemimpinan dalam reformasi birokrasi

Agenda reformasi birokrasi memang sedang menjadi concern dalam 1 dekade terakhir. Kementerian Reformasi Birokrasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara yang mempunyai hajat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi telah berupaya membuat birokrasi luwes dengan jamannya. regulasi terkait dengan reformasi birokrasi juga sudah terbentuk mulai dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM 2004-2009) BAB 14 tentang penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan UU NO. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2005-2025) pada lampiran Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menetapkan bahwa : ”Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk  mewujudkan tata pemerintahan yg baik, di pusat maupun di daerah”

Reformasi birokrasi ini menjadi penting untuk dilakukan melihat track record  birokrasi di Indonesia utamanya pada rezim orde baru sebagai evaluasi dan pembelajaran pada era reformasi saat ini. Mengulas singkat mengenai kondisi birokrasi saat orde baru dimana Pemerintahan orde baru muncul ditopang oleh tiga pilar kekuatan utamanya,yakni militer,golkar,dan birokrasi pemerintahan. Ketiga pilar tersebut merumuskan berbagai kebijakan politik ekonomi yang memiliki dimensi luas bagi kehidupan masyarakat. Karakteristik utama birokrasi masa orde baru adalah kuatnya penetrasi birokrasi pemerintah, sebagai representasi kehadiran Negara ke dalam kehidupan masyarakat.

Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi, akan diikuti pula perubahan yang besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang menyangkut kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun kultural. Perubahan struktur, kultur, dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini

Lalu kepemimpinan seperti apa yang dapat menjadi nakoda dalam reformasi birokrasi? Di Indonesia dalam siklus pergantian Presiden, dimana Presiden yang pernah menjabat tentunya mempunyai gaya kepemimpinan masing-masing. Gaya kepemimpinan yang sudah umum kita ketahui dapat dibedakan dimana ada gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan bebas. Dalam konsepsi Demokrasi di Indonesia sendiri, nampaknya gaya kepemimpinan yang demokratislah yang mampu menjadi gaya kepemimpinan kekinian. 

Berbicara mengenai reformasi birokrasi juga tidak akan lepas dengan mereformasi kepemimpinan di dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Jabatan-jabatan politis yang didapatkan oleh mereka para pemimpin baik di daerah maupun pusat harus dapat mengutamakan kepentingan publik dalam konteks memimpin sebuah organisasi, bukan malah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan yang telah memenangkan kursi kekuasaan untuknya. Gaya kepemimpinan demokratis ini akan memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan sesuai job desc masing-masing. Pemimpin-pemimpin yang demokratis dalam memecahkan permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis juga pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.

Pemimpin-pemimpin saat ini perlu untuk berbenah sebagai satu kesatuan dalam reformasi birokrasi. Pemimpin-pemimpin alternatif dan antitesa terhadap pemimpin yang kaku kini sedang digandrungi oleh masyarakat dimana kita selama berpuluh-puluh tahun masuk dalam rezim otoriter. Pemimpin juga harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan publik pasca runtuhnya orde baru dimana ruang publik saat ini semakin terbuka. Dengan semakin terbukanya ruang publik para pemimpin juga harus tahan kritik dan berusaha untuk terus memperbaikinya. 

Jika penulis gambarkan kepemimpinan dan reformasi birokrasi ini sebagai satu kesatuan.yang tak terpisahkan. Ibarat sebuah kapal sebagai suatu organisasi publik,Nakoda adalah pemimpin organisasinya, dan awak kapal adalah birokratnya. Kapal tersebut berlayar  dari satu tempat ke tempat yang lain, disini ada mobilisasi seperti sebuah tujuan organisasi itu juga bergerak dari yang belum tercapai menuju pencapaian tujuan.