Metrotvnews.com, Jakarta:
Gagasan smart city alias kota pintar harus berlandaskan pada prinsip
kesejahteraan rakyat, perbaikan pelayanan publik, dan kelestarian lingkungan.
Pada kelanjutannya, konsep smart city ini mesti dilakukan pengembangan secara
berkesinambungan hingga menjadi sebuah jawaban atas segenap persoalan warga
dalam jangka panjang.
Smart city dalam sebuah kota
tidak bisa mewujud begitu saja. Salah satu kuncinya adalah berpadunya tiga
kekuatan utama secara optimal dan saling sinergi. Tiga kekuatan tersebut adalah
kota, pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Dalam kurun tiga tahun terakhir,
berbagai kota di Indonesia saling meneguhkan diri untuk bersiap menuju sebagai
kota cerdas. Sayangnya, gagasan dan cita-cita smart city ini tidak dibarengi
dengan dua aspek kesiapan yang cukup vital, yakni sumberdaya manusia (SDM) dan
kesiapan dalam menyongsong sistem keterbukaan. Lantas, baru sebatas mana
gagasan smart city bergaung di kota-kota di Indonesia?.
Terkait itu, berikut kami
sajikan hasil wawancara bersama pakar Teknlogi dan Informasi (TI) Indonesia,
Onno W. Purbo.
Beberapa kota di Indonesia,
termasuk Jakarta sedang berusaha meneguhkan diri sebagai kota cerdas atau smart
city. Seperti apa semestinya konsep besar yang mesti diperhatikan dalam gagasan
smart city di sebuah kota?
Ya, harus jelas dulu. Ini yang
mau dibuat smart, cerdas, itu infrastrukturnya? kotanya? pemerintah kotanya?
atau warganya?.
Itu dulu yang harus
diselesaikan. Karena kecenderungan gaung smart city sekarang ini kotanya dibuat
smart, tapi warganya tidak.
Jadi, apa yang lebih prioritas
menurut Anda?
Ya, itu tadi. SDM. Pelayanan
publik dan keterbukaan pemerintah tentu penting. Namun saya cenderung lebih
mendahulukan kemampuan atau kecerdasan warga. Semisal membuat dukungan agar
sekolah-sekolah lebih smart dengan cyberschool, e-learning, dan lain-lain.
Pokoknya, upaya peningkatan SDM
ini sebenarnya bisa ditunjang dengan jangka pendek dan jangka menengah gagasan
smart city. Misalnya, pembentukan kurikulum TI dan permudah izin.
Soal kemudahan izin itu termasuk
aspek pelayanan publik yang menjadi bagian dari gagasan smart city. Bagaimana
Anda menilai untuk aspek ini?
Ya, ini sebenarnya hal yang
paling sederhana banget. Biasanya persoalan efisiensi alur izin dan surat.
Paling tidak, semuanya mulai dibuat digital, elektronik, tanpa memakai kertas.
Pola E-Service, pengurusan izin
cepat dan tatap muka, kemudian pelayanan publik yang terintegrasi sepertinya
ini juga belum terlalu berkembang.
Monitoring keluhan warga dan
bereaksi cepat terhadap keluhan di DKI Jakarta ini kayaknya lagi berusaha pakai
Qlue. Monitoring masalah banjir juga teman-teman BPBD (Badan Penanggulangan
Bencana Daerah) sudah lama uji coba.
Bagaimana soal transportasi?
Gagasan smart city biasanya
menghubungkan seluruh jaringan transportasi. Bisa juga didukung CCTV dan
lain-lain. Tapi itu kalau mau membuat city-nya yang smart. Sebenarnya akan
lebih cantik kalau dibuatkan aplikasi semacam Google Maps. Dari sana publik bisa
diberitahu mana yang macet, juga rute alternatif untuk menghindari kemacetan,
dan sebagainya.
Seberapa besar prioritas
infrastruktur TI dalam gagasan smart city?, semisal pemerataan akses data.
Kalau dunia TI sih sebetulnya
tinggal ngikut aja dengan tata ruang yang ada. Yang penting, ada fasilitas duct
kabel dan tempat-tempat yang bisa dipakai untuk router, witch, atau hub.
Soal pemerataan akses data ini
masalah ducting. Masalah yang lebih prinsip adalah boleh tidak rakyat membuat
sendiri infrastrukturnya? karena ini akan lebih murah.
Jadi, untuk sementara, apa saja
yang masih dianggap kendala dalam penerapan gagasan smart city di Indonesia?
Pertama, proses perencanaan.
Berikutnya adalah SDM. Ini yang paling parah.
Percuma pemerintah menerapkan
teknologi canggih kalau tidak ada SDM yang andal mengoperasikan dan terlibat
aktif. Karena itu, hal paling utama yang perlu dilakukan menuju smart city
adalah fokus pada sistem pendidikan.
Referensi: http://telusur.metrotvnews.com/read/2016/02/29/491776/kotanya-dibuat-smart-tapi-warganya-tidak
0 komentar:
Posting Komentar